1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Pengembang Nantikan Kebijakan soal Lahan Menganggur

Discussion in 'Berita Properti Indonesia' started by adminbp, Feb 13, 2017.

  1. adminbp

    adminbp Guest

    Jakarta - Kalangan pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi iklim investasi dan kontribusi pengembang terhadap pembangunan, terkait perumusan aturan pajak progresif lahan 'mengganggur'.

    Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan, sejauh ini belum ada pernyataan pemerintah mengenai rencana penerapan pajak progresif terkait lahan yang menganggur. Menurutnya, iklim investasi di sektor realestat bisa terganggu jika belum ada kejelasan. REI, kata dia, berharap pemerintah bisa membuat kriteria yang jelas terkait objek tanah yang dianggap menganggur atau terlantar tersebut.

    "REI masih menunggu kriterianya apa. Jadi biarkan pemerintah bekerja dulu dan membuat rincian yang jelas. Lihat saja nanti bagaimana. Inikan sesuatu yang belum terjadi. Sejauh ini, kami melihat dan percaya penuh kalau pemerintah akan mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat dari banyak sisi termasuk pengembang," kata Soelaeman, dalam siaran persnya, Senin (13/2).

    Menurutnya, REI sendiri belum melakukan komunikasi dan mengusulkan apapun kepada pemerintah terkait rencana pajak progresif lahan. Namun, kata Soelaeman, jika pemerintah membutuhkan saran atau masukan, orgnisasi pengembang ini siap memberikan pendapat.

    Lebih lanjut, Soelaeman menambahkan, selama ini pelaku usaha di sektor properti telah memberikan kontribusi nyata bagi negara. Pembangunan properti, kata dia, berdampak terhadap bergeraknya 174 usaha turunan.

    "Saya kira, pengembang punya fungsi strategis. Kalau agent of development tidak bisa bekerja, maka roda ekonomi juga tidak bisa jalan. Jadi, kami dan pemerintah punya tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan rakyat," tambahnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana menerapkan pajak progresif atas lahan yang tidak digunakan secara produktif. Saat ini ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan sinkronisasi peraturan.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Sofyan Djalil, menyebutkan tujuan pajak progresif ini adalah untuk menghilangkan spekulan di tanah yang tidak produktif. Dia menegaskan, pajak progresif ini akan dikecualikan bagi kawasan industri maupun kawasan perumahan yang lahannya sudah memiliki perencanaan bisnis yang jelas.

    sumber : http://www.beritasatu.com/properti/414145-pengembang-nantikan-kebijakan-soal-lahan-menganggur.html
     

Share This Page